EKONOMI POLITIK IMPOR CHICKEN LEG QUARTER (CLQ) DI INDONESIA

Latar Belakang

Dalam perumusan kebijakan publik, pendekatan teknis dan ekonomis yang dikenal sebagai pendekatan teknokratis umumnya mempunyai kelemahan, terutama asumsi yang mendasarinya. Dalam pendekatan teknokratis, kita mengasumsikan bahwa proses pengambilan keputusan oleh pemerintah akan selalu berlangsung secara sempurna. Kita semua berasumsi bahwa semua pihak terkait, baik produsen maupun konsumen, memiliki penguasaan informasi yang sama dan mempunyai bobot pengaruh (political preference functions) yang sama terhadap pengambil keputusan, dan pembentukan harga sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

Kenyataannya, asumsi-asumsi tersebut tidak berlaku sepenuhnya. Pengambilan keputusan diambil dalam keadaan pasar persaingan yang tidak sempurna (imperfect competitive market). Misalnya, harga komoditas tidak sepenuhnya terbentuk karena keseimbangan permintaan dan penawaran, selain itu penguasaan informasi, akses terhadap teknologi, pasar dan sumber permodalan sangat berbeda antar para pelaku pasar, baik pelaku skala kecil, skala besar, konsumen, produsen, importir atau peternak domestik. Dalam hal ini terjadi kondisi informasi asimetrik (asymmetric information) diantara para pelaku yang terkait.

Dalam proses pengambilan keputusan publik, tidak jarang lobby yang dimiliki oleh pihak yang berskala besar, elite politik yang pada umumnya konsumen, dan importir mempunyai skala pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan para peternak kecil karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan pengambil keputusan publik. Implikasinya, jika kita ingin menjalankan proses pembangunan secara berkeadilan terutama dalam membantu peternak skala kecil, maka pendekatannya akan lebih baik jika dilakukan melalui pendekatan ekonomi politik dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat teknokratis semata. Salah satu pertanyaan mendasar dalam konteks ekonomi politik kebijakan publik ialah: whose interest counts (kepentingan siapa yang diperhitungkan)?

Mendasarkan kebijakan pemerintah sebagaimana telah dicanangkan Presiden SBY secara lebih sektoral yaitu mengenai revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, dan secara lebih agregat yakni mengurangi kemiskinan dan pengangguran, maka interest yang seyogianya mendapatkan prioritas adalah interest petani/peternak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji dampak masuknya CLQ ke Indonesia dan merekomendasikan kebijakan dalam pengembangan agribisnis perunggasan terkait dengan peningkatan dayasaing bisnis komoditas ini.

Dampak Impor CLQ Bagi Agribisnis Perunggasan Indonesia

Mencuatnya isu impor CLQ ke Indonesia menimbulkan banyak pertimbangan-pertimbangan yang diutarakan oleh berbagai kalangan.

Paling tidak, ada dua alasan besar mengapa impor paha ayam harus ditolak.

  • Pertama, stok produk unggas domestik masih cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
  • Kedua, kehalalan CLQ masih diragukan. Impor paha ayam hanya akan merugikan peternak domestik. Selain akan menyebabkan harga jatuh, impor CLQ bisa menjadi masalah sensitif jika dikaitkan dengan faktor kehalalannya.

Industri ternak ayam di Indonesia saat ini masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan menyusul menyebarnya virus Avian Influenza (AI) dan meningkatnya harga BBM di Tanah Air. Bila CLQ masuk kemungkinan besar pengusaha ayam kita akan lebih terpuruk lagi. Selain itu, penurunan produksi tersebut berdampak langsung pada penurunan permintaan akan bahan baku budidaya peternakan ayam seperti pakan, bibit (DOC), vaksin dan obat-obatan. Penurunan permintaan akan pakan menurunkan permintaan bahan bakunya seperti jagung, kedelai, tepung ikan, dan dedak.

Pertimbangan lain ditolaknya impor CLQ ke Indonesia yaitu dari aspek ketidakadilan dalam perdagangan bebas. Masuknya CLQ ke Indonesia merupakan persaingan yang tidak fair, karena di USA, CLQ merupakan produk sampingan yang berbeda dengan komponen ayam lainnya sehingga harganya sangat murah. Penetapan harga CLQ di USA tidak lagi memperhatikan harga pokok produksi ayam yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan biaya produksi di Indonesia.

Sebagai ilustrasi harga per kg CLQ di USA sekitar 20 % dari harga per kg dada ayam disana dan harga ayam utuh 5 kali lipat dari harga CLQ, sehingga biaya produksi dan keuntungan peternak di USA sudah tertutupi oleh penjualan komponen-komponen ayam lain selain CLQ. Berbeda dengan Indonesia dimana produk ini merupakan produk utama yang tidak berbeda dengan komponen ayam lainnya, harga rata-rata per kg daging ayam di Indonesia dua kali lebih besar dibanding harga CLQ. Hal ini menjadi sangat penting dalam mempertimbangkan masuknya CLQ ke Indonesia.

Bagi konsumen, dengan belum jelasnya status kehalalan dan standar kesahatan CLQ, maka hal ini akan membahayakan bagi masyarakat (konsumen) yang menggunakannya. Negara Rusia pernah memberlakukan larangan impor CLQ karena pada ayam produk USA diduga terdapat obat antibiotika dan Rusia juga pernah melaporkan ditemukannya bakteri salmonella pada bagian dari produk ayam tersebut. Bagi Pemerintah, penurunan produksi domestik akibat masuknya CLQ ke Indonesia, maka yang terjadi adalah timbulnya pengangguran dan tingkat kemiskinan baru, serta berkurangnya penerimaan pemerintah dari pajak yang seyogianya dapat dibayarkan oleh usaha ternak unggas dan industri perunggasan. Hal ini harus dihindarkan karena pengangguran dan kemiskinan yang selama ini masih menjadi constraint penting dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing, dan kehilangan potensi penerimaan pajak akan lebih memberatkan pelaksanaan program-program pembangunan.

PENUTUP: IMPLIKASI KEBIJAKAN

Untuk mengembangkan agribisnis perunggasan yang berdayasaing dan menanggapi permasalahan yang terjadi, maka pemerintah dapat melakukan beberapa langkah-langkah yang antara lain:

  • Pertama, pemerintah harus melindungi usaha dan industri perunggasan nasional dari perdagangan internasional yang tidak adil. Kendati pun ijin masuknya CLQ dikeluarkan, itu pun harus dilakukan secara hati-hati mengingat besarnya dampak yang akan disebabkan dari pemberian ijin tersebut. Perdagangan dan persaingan seyogianya dilakukan secara adil dan fair sehingga yang terjadi adalah persaingan yang sehat tentunya yang berpihak kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah juga harus mampu mengkontrol masuknya CLQ oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (illegal).
  • Kedua, memperluas dan meningkatkan basis produksi perunggasan melalui peningkatan kualitas hasil dan perluasan skala usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan teknik budidaya yang baik khususnya bagi peternak rakyat dan memfasilitasi serta mendorong peningkatan dayasaing produk nasional untuk dapat bersaing dalam perdagangan internasional. Selain itu pemerintah juga harus mampu melakukan penanggulangan dan pencegahan wabah penyakit menular dan penambahan modal usaha/investasi terhadap usaha dan industri perunggasan.
  • Ketiga, pemerintah seyogianya mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga mampu merangsang investor baik swasta maupun asing dalam memanfaatkan potensi dan peluang usaha agribisnis perunggasan.

Hal ini dapat dilakukan dengan menjamin keamanan dan dukungan infrastruktur penunjang lainnya serta memberikan insentif yang lebih besar di bidang perpajakan dan non-perpajakan baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga investor berkeinginan menanamkan modalnya untuk pengembangan usaha atau industri perunggasan nasional. Keempat, pemerintah seyogianya membuat kebijakan tentang kemitraan agribisnis perunggasan yang terpadu dan semua pihak yang terkait harus mampu berdampingan secara serasi yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan.

Pemerintah harus mampu bertindak sebagai fasilitator, regulator, motivator yang harus menserasikan hubungan antar pelaku tersebut, sehingga para pelaku dapat berinteraksi secara proporsional dan tidak terjadi eksploitasi yang bersifat kontradiktif. Pola kemitraan yang terbentuk harus dapat meningkatkan kekuatan negosiasi peternak dan didukung oleh sistem hukum dan peraturan yang legal yang tidak menghambat pengembangan usaha dan industri perunggasan.

Mengingat cukup besarnya peran dan potensi agribisnis perunggasan bagi perekonomian nasional maka pemerintah harus segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada agribisnis perunggasan. Agribisnis perunggasan harus dibangun dan dikembangkan seiring dengan upaya besar pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat hendaknya telah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya secara menyeluruh dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu semata. Keterlibatan semua pihak pun menjadi suatu keharusan karena siapa lagi yang akan mengembangkan perunggasan nasional kalau bukan bangsa Indonesia sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s