CONTRACT FARMING SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN BARU DALAM BIDANG PETERNAKAN

PENDAHULUAN

Sektor pertanian (dalam arti luas termasuk peternakan, perikanan dan kehutanan) merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja nasional. Menurut data Depnakertrans, tahun 2005, sektor ini menyediakan pekerjaan bagi 41,8 juta jiwa atau 44,04% dari total tenagakerja nasional. Akan tetapi petani yang bekerja di sektor tersebut didominasi oleh rumah tangga yang sangat lemah dalam berbagai bidang, seperti keterbatasan dalam menguasai aset produktif, modal kerja, posisi tawar dan kekuatan politik ekonomi sehingga tidak dapat berkembang secara mandiri dan dinamis. Jumlah penduduk miskin di Indonesia didominasi oleh masyarakat pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, peternak dan nelayan. Sementara di pihak lain peluang-peluang baru untuk meningkatkan sektor pertanian lebih banyak berpihak pada preses produksi dan pemasaran berskala besar. Kondisi tersebut mengakibatkan bertambah rumitnya sistem produksi dan pemasaran yang dihadapi oleh petani, peternak dan nelayan berskala kecil.

Khususnya dalam bidang peternakan terdapat berbagai masalah yang dihadapi misalnya rendahnya kepemilikan modal, peralatan yang masih sederhana dan terbatas, kurangnya industri pengolahan dan sulitnya aspek pemasaran, yang membuat peternak tidak mampu menghasilkan produk yang bernilai dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, peternak memerlukan bantuan dan perlindungan dari banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta dalam menyelesaikan masalah tersebut. Untuk memberdayakan peternak dalam posisi tawar dapat dilakukan antara lain dengan membentuk kelembagaan yang merupakan organisasi kerjasama dan kemitraan. Salah satu langkah strategis untuk membantu petani khususnya dalam proses produksi dan pemasaran yaitu dengan sistem contract farming.

APAKAH CONTRACT FARMING DAN APA SAJA MANFAATNYA?

Pengertian dan Tipe Contract Farming

Sistem pertanian kontrak (contract farming) merupakan satu mekanisme kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar petani, peternak dan nelayan dengan cara mengkaitkannya secara langsung atau pun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif lebih kuat. Melalui kontrak, petani, peternak dan nelayan kecil dapat beralih dari usaha tradisional/subsisten ke produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan penghasilan petani, peternak dan nelayan kecil yang ikut dalam kontrak tetapi juga mempunyai efek berlipat ganda (multiplier effects) bagi perekonomian di pedesaan maupun perekonomian dalam skala yang lebih luas.

Contract farming dapat juga dimaknai sebagai sistem produksi dan pemasaran berskala menengah, dimana terjadi pembagian beban resiko produksi dan pemasaran diantara pelaku agribisnis dan petani, peternak dan nelayan kecil; kesemuanya ini dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya transaksi. Menurut Eaton dan Shepherd (2001) dalam bukunya Contract Farming: Partnership for Growth, contract farming dapat dibagi menjadi lima model.

  • Pertama, centralized model, yaitu model yang terkoordinasi secara vertikal, dimana sponsor membeli produk dari para petani dan kemudian memprosesnya atau mengemasnya dan memasarkan produknya.
  • Kedua, nucleus estate model, yaitu variasi dari model terpusat, dimana dalam model ini sponsor dari proyek juga memiliki dan mengatur tanah perkebunan yang biasanya dekat dengan pabrik pengolahan.
  • Ketiga, multipartite model, yaitu biasanya melibatkan badan hukum dan perusahaan swasta yang secara bersama berpartisipasi bersama para petani.
  • Keempat, informal model, yaitu model yang biasanya diaplikasikan terhadap wiraswasta perseorangan atau perusahaan kecil yang biasanya membuat kontrak produksi informal yang mudah dengan para petani berdasarkan musiman.
  • Kelima, intermediary model.

Di Indonesia secara umum kita mengenal empat tipe kontrak/kemitraan, yaitu:

  • pertama tipe kemitraan inti plasma yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok mitra bertindak sebagai plasma inti. Perusahaan mitra membina kelompok mitra dalam hal a) penyediaan dan penyiapan lahan (kandang), b) pemberian saprodi (sapronak), c) pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, d) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi, e) pembiayaan, dan f) bantuan lain seperti efisiensi dan produktifitas usaha.
  • Kedua tipe sub kontrak, yaitu hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
  • Ketiga tipe dagang umum, yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Keempat pola kerjasama operasional, yaitu kelompok mitra menyediakan modal dan atau sarana untuk mengusahakan/budidaya.

Manfaat Contract Farming

Dari beberapa tipe contract farming yang diuraikan di atas, dalam bidang peternakan tersirat bahwa kerjasama antar peternak dengan pihak kedua dapat terjalin secara baik bila terdapat saling ketergantungan yang saling menguntungkan. Dengan kata lain, adanya contract farming dalam bidang perternakan dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu peternak dan perusahaan (sponsor). Contract farming memungkinkan adanya dukungan yang lebih luas serta dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan minimnya informasi. Selain itu contract farming juga mengurangi resiko bagi peternak. Mereka memiliki kepastian bahwa produk yang dihasilkannya akan dibeli. Dalam jangka panjang mereka juga memperoleh manfaat yaitu peluang kemitraan di masa depan serta akses terhadap program-program pemerintah.

Menurut Key dan Runsten (1999) dalam bukunya Contract Farming, Smallholders and Rural Development in Latin America, manfaat dari keikutsertaan dalam kontrak yaitu pengembangan akses pasar, kredit dan teknologi, manajemen resiko yang lebih baik, memberikan kesempatan kerja yang lebih baik bagi anggota keluarga dan secara tidak langsung, pendayagunaan perempuan serta pengembangan dari budaya berniaga yang berhasil.

Dilihat dari pihak perusahaan, terdapat beberapa manfaat dengan adanya sistem contract farming dengan peternak kecil. Manfaat yang paling penting adalah mereka memperoleh akses untuk mendapatkan buruh dan kandang yang lebih murah untuk menumbuhkan produk peternakan yang bernilai tinggi. Perusahaan dapat ikut serta dalam pasar di mana biasanya mereka tidak diikutsertakan dan meminimalisir biaya dengan tidak membeli kandang sendiri atau secara langsung menyewa buruh. Pasokan bahan mentah dapat terjaga dengan batasan yang rasional dan memiliki kendali terhadap dasar produksi dan perlakuan pasca panen. Selain itu perusahaan juga memiliki kendali terhadap kualitas produk dan memiliki kesempatan memperoleh dan memperkenalkan jenis bibit ternak baru serta peningkatan kemungkinan pemenuhan kebutuhan konsumen secara spesifik.

Patrick dan Daryanto (2004) dalam bukunya Contract Farming in Indonesia: Smallholder and Agribusiness Working Together memberikan contoh contract farming di bidang peternakan yang dilakukan oleh PT Charoen Pokphand yang dimulai pada tahun 1998 di Lombok. Kerjasama dilakukan dengan peternak yang mengusahakan ayam broiler. Pilihan bagi ayam broiler menjadi sangat menguntungkan bagi peternak dengan penghasilan yang bisa mencapai lima kali lipat dibandingkan dengan penghasilan peternak bukan kontrak. Biaya untuk produksi daging ayam sangat tinggi dan peternak menerima uang muka dari perusahaan untuk membeli pakan dan keperluan lain untuk mengatasi keterbatasan kredit. Resiko dan rendahnya produksi dan rendahnya harga ditanggung oleh perusahaan. PT Indomilk juga menjalankan kerjasama dengan tipe inti plasma dimana antara peternak dan industri pengolah susu berusaha menjaga keseimbangan posisi tawar sehingga kebutuhan akan persediaan susu segar dapat terpenuhi secara kontinyu.

PERMASALAHAN

Contract farming yang telah berjalan di beberapa daerah umumnya menunjukkan hasil yang positif, namun demikian beberapa permasalahan sering terjadi baik dari pihak peternak maupun pihak perusahaan. Terdapat banyak peternak yang belum mampu menghasilkan produk yang diinginkan perusahaan. Peternak tidak mampu mengembalikan pinjaman input dan kredit akibat kegagalan produksi, deduksi finansial atau tidak adanya jaminan harga dari pihak industri pengolahan dan tidak jarang melanggar kontrak dengan menjual hasil produksinya pada pesaing perusahaan sponsor (inti).

Selain itu terdapat pula keprihatinan bahwa contract farming lebih berminat terhadap peternak berskala besar sehingga dengan demikian peternal kecil kurang dilibatkan dalam proses pengembangannya lebih lanjut. Kecemasan-kecemasan lainnya ialah adanya kemungkinan bahwa peternak kecil akan “terperangkap” dalam suatu kontrak dan perilaku negatif perusahaan-perusahaan multinasional di negara-negara berkembang.

Untuk posisi perusahaan, mencari peternak kecil yang layak dan memilih peternak kecil yang lebih baik memerlukan biaya transaksi yang cukup tinggi. Hal tersebut membatasi perusahaan untuk terhubung dengan peternak kecil. Perusahaan sulit mempertahankan dan mengawasi kualitas peternak karena jumlah peternak kecil yang begitu banyak. Kehadiran dari lembaga-lembaga pelengkap, seperti organisasi peternak kecil, sangat penting sekali sebagai mediasi antara peternak dengan perusahaan.

PENUTUP: IMPLIKASI KEBIJAKAN

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa contract farming dapat memberikan keuntungan bagi kedua pelaku (peternak dan perusahaan) dan perekonomian secara luas. Akan tetapi diperlukan kebijakan khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada contract farming tersebut. Kebijakan yang dapat diambil antara lain :

  • Pertama perlu dibentuknya pola kemitraan yang mapan dan terpadu dan semua pihak yang terkait harus mampu berdampingan secara serasi yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Dalam membangun kemitraan diperlukan adanya keterpaduan dari berbagai unsur baik peternak/kelompok peternak, pemerintah dan swasta/usahawan. Peternak adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Untuk memberdayakan peternak, tahap awal yang harus dilakukan adalah membentuk kelembagaan berupa kelompok peternak yang merupakan organisasi kerjasama. Untuk dapat berusaha secara teratur dan terarah maka kelembagaan kelompok tersebut perlu menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak luar/swasta. Keterkaitan dan kerjasama dengan pihak swasta dapat terjalin dengan baik bila terdapat saling ketergantungan dan kerjasama yang bersifat simetri serta saling menguntungkan. Peran pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program diharapkan dapat mendorong dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menggairahkan peternak maupun pihak swasta sehingga usaha dapat berkembang. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator, regulator, motivator yang harus menserasikan hubungan antar pelaku tersebut, sehingga para pelaku dapat berinteraksi secara proporsional dan tidak terjadi eksploitasi yang bersifat kontradiktif.
  • Kedua, yaitu mengoptimalkan peran lembaga keuangan (bank) sebagai lembaga yang membantu pembiayaan (kredit) untuk peternak dan perusahaan yang menjalankan sistem contract farming. Bank dapat membantu peternak dan perusahaan dalam mendapatkan kredit dengan prosedur dan persyaratan yang mudah.
  • Ketiga, kelompok peternak sangat berpotensi menggerakkan dan memberdayakan ekonomi peternak. Untuk itu sistem contract farming dalam perwujudannya ke depan harus mengoptimalkan peran kelompok peternak dan sekaligus mendorong dan membantu kelompok tersebut baik dari aspek pembiayaan maupun manajemen kelembagaan.
  • Keempat, pemerintah seyogianya mendukung contract farming dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan antara lain:

a) Penerapan hukum dan peraturan tidak menghambat pengembangan usaha peternakan dan contract farming.

b) Contract farming harus didukung dan dilindungi oleh sistem hukum yang legal dan efisien.

c) Pengembangan dan perbaikan infrastruktur.

d) Peternak harus dilindungi dari eksploitasi dalam kegiatan kerjasama dengan pihak industri dengan cara mengecek kelayakan finansial dan kapasitas manajerial industri (perusahaan) akan mampu menghasilkan bisnis yang menguntungkan semua pihak.

e) Meningkatkan kekuatan negosiasi peternak.

Jika permasalahan-permasalahan menyangkut contract farming dapat diantisipasi secara memadai, dan kebijakan-kebijakan di atas dapat diselenggarakan dengan efektif, dengan penerapan contract farming, potensi bidang peternakan nasional yang demikian besar, saya kira secara bertahap dapat diwujudkan. Tidaklah berlebihan kalau contract farming dapat diyakini sebagai sumber baru pertumbuhan dalam meningkatkan kinerja di bidang peternakan. Semoga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s